Raperda Kota Injil Manokwari, Skenario Amerika Pecah Belah Papua?

Penulis : Henderajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)


Konspirasi pihak Amerika dan beberapa negara Uni Eropa untuk menerapkan skenario balkanisasi nusantara, rupanya punya banyak cara. Di Papua, isu keagamaan sepertinya akan dijadikan alat politik untuk menciptakan konflik sosial antar golongan. Pemicunya, dengan akan dikeluarkannya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Injil Manokwari. Benarkah USAID terlibat?

Ada perkembangan yang cukup mengkhawatirkan di kota Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat, dalam beberapa bulan terakhir ini. Kalau anda berjalan melintasi kota Manokwari, di beberapa jalan protocol, bahkan sampai di desa-desa terdapat spanduk bertuliskan: ”Manokwari Kota Injil Membangun dengan Hati Mempersatukan dengan Kasih Menuju Manokwari Baru.”

Lebih gilanya lagi, di pinggir jalan kota Manokwari juga terpampang tulisan “Selamat Datang di Manokwari Kota Injil, Tuhan Memberkati.” Global Future Institute mencermati perkembangan ini dengan penuh keprihatinan yang amat sangat. Karena di balik gerakan ini, jelas mengandung maksud untuk memicu sentiment keagamaan dan kesukuan sekaligus.

Dalam terbitan edisi 8-21 April 2010, Majalah Intelijen menulis bahwa pemasangan spanduk semacam itu bermula ketika Seminar-lokakarya digelar pada 2006 mengeluarkan usulan agar diberlakukan Peraturan agar Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Irian Jaya Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Manokwari sebagai Kota Injil.

Benar saja. Selain hingga kini Raperda tersebut masih belum jelas, namun reaksi keras berkumandangn dari berbagai pihak. Selain dinilai berpotensi merugikan salah satu agama, yang tak kalah gawat adalah potensinya yang besar untuk memicu konflik beraroma agama dan kesukuan.

Tak kurang dari Wakil Ketua DPRD Manokwari Amos May, mengatakan Raperda tersebut telah melanggar semangat kebhinekaan di Indonesia yang terbentuk dari keberagaman agama dan suku. Bagi Amos, isu kesenjangan ekonomi dan langkanya warga masyarakat Papua untuk mendapat akses pendidikan, kiranya merupakan isu yang jauh lebih strategis untuk jadi prioritas perhatian.

Yang mencurigakan berbagai kalangan, mengapa usulan raperda tersebut baru digulirkan pada 2006 lalu? Sebagai kota yang sedari awal memang bermayoritaskan agama Kristen dan Katolik, apa perlunya untuk mengeluarkan Perda untuk dapat pengesahan dari Pemerintah? Sepertinya memang ada agenda tersembunyi di balik usulan aneh semacam itu. Dari berbagai sumber terungkap, sepertinya ada niatan untuk meniru Aceh yang menerapkan Syariat Islam. Dan yang lebih aneh lagi, kabarnya gagasan Perda Kota Injil tersebut karena dipicu adanya rencana pembangunan masjid raya dan Islamic Center di Manokwari pada 2005 lalu.

Sudah selayaknya aparat intelijen yang terkait langsung dalam pemantauan perkembangan bidang politik dan keamanan nasional, untuk membaca situasi ini sebagai potensi menuju konflik antar agama sebagai kemasan dari konflik antar pusat dan daerah sebagai legitimasi untuk munculnya tuntutan Papua merdeka di kelak kemudian hari.

Kedua, gagasan Raperda tersebut bukan tidak mungkin untuk dijadikan pintu masuk bagi para misionaris Kristen/Katolik sebagai kedok dari operasi aparat intelijen Asing.

Lepas dari soal Raperda Kota Injil yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Manokwari Kabupaten Irian Jaya Barat, belakangan berkembang informasi bahwa Pemerintah Amerika Serikat, melalui United State Agency for International Development (USAID), baru-baru ini telah mengeluarkan dana bantuan kepada Pemda Papua sebesar 100 juta dolar AS.

Dengan langsung memberikan dana bantuan kepada Pemda Papua tanpa lewat pemerintah pusat, maka wajar jika memunculkan kecurigaan bahwa Amerika sedang berusaha menjalin kontak langsung kepada pemerintah setempat tanpa melalui pemerintah pusat. Sehingga bukan tidak mungkin munculnya gagasan Raperda Kota Injil merupakan konsekwensi logis dari bantuan pihak USAID tersebut.

Selama ini, USAID memang telah menjadi perpanjangan tangan dari Departemen Luar Negeri Amerika, dan memiliki jalinan kerjasama strategis dengan pihah PT Freeport Indonesia, yang memiliki pertaruhan ekonomi bisnis yang cukup kuat di Papua di sektor tambang.


Sumber : THE GLOBAL REVIEW